(Lanjutkan!) Empat Alasan Jokowi Harus Tetap Lantik Budi Gunawan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus siap menerima segala konsekuensi politik jika akhirnya jadi melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Pol Sutarman.

Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan yang juga Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung‬, Muradi mengatakan, desakan publik untuk mengganti nama calon Kapolri harus dilihat sebagai masukan.

Namun, pelantikan harus tetap dilakukan agar wibawa lembaga Kepresidenan tidak terdikte karena proses pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri telah berjalan.

"Langkah KPK tersebut menjadi preseden politik yang tidak boleh terjadi lagi di masa datang karena membuat proses tersebut terinterupsi. KPK bisa melakukan sebelum pengajuan atau saat tengah menjabat apabila dirasakan figur tersebut tidak bersih," ungkap Muradi dalam keterangannya, Kamis (15/1/2015).

Ihwal alasan kuat mengapa Presiden Jokowi harus melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri definitif setelah proses politik telah selesai di DPR bertujuan demi menjaga kewibawaan lembaga Kepresidenan ada empat poin.

"Pertama, secara politik Presiden Jokowi telah mengajukan nama Budi Gunawan sebelum diinterupsi dengan penetapan tersangka oleh KPK. Artinya proses ini coba digagalkan dengan menggunakan pendekatan hukum yang dipolitisasi. Jikapun kemudian KPK ingin terus memeroses kasus ini, maka dapat dilakukan saat Budi Gunawan telah definitif menjadi Kapolri dengan syarat ada alat bukti yang sahih,‬" terangnya.

Alasan, ‪kedua kata Muradi, Presiden Jokowi harus teguh dalam menentukan pilihan atas kebijakan yang dibuatnya. Artinya, proses pengayaan agar tidak mengajukan nama harusnya dilakukan saat Presiden belum mengajukan nama ke DPR.

"Sebab bila Presiden tidak meneruskan hasil paripurna DPR, maka akan menjadi preseden bagi Presiden dinilai tidak memiliki keajegan pilihan atas kebijakan yang dipilihnya," terang dia.

‪Kemudian alasan ketiga, lanjut Muradi, sebagai pemimpin, Jokowi harus secara kesatria mengambil tanggung jawab atas pilihan-pilihan yang tidak sekehendak dengan publik. Artinya harus siap tidak populer. Namun sebaliknya, bisa menjadi kuat karakter kepemimpinannya manakala pilihannya dianggap bagus‬.

"‪Keempat, secara legitimasi politik, pilihan Budi Gunawan sangat kuat selain diusulkan eksekutif, disokong oleh DPR, Kompolnas serta internal Polri solid, membuat Jokowi tidak ada pilihan untuk melantik dan mendefinitifkan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sedangkan masalah hukumnya bisa dilanjutkan manakala KPK memiliki alat bukti yang memperkuat sangkaan tersebut," paparnya.

‪Dengan begitu, kata dia, langkah ini dapat memberikan stimulasi politik yang terstruktur dan sistematis tanpa mengurangi ataupun menghilangkan pendekatan penegakan hukum yang disematkan KPK pada calon Kapolri pilihan Presiden Jokowi tersebut.

sumber katanya Jokowi berani tidak populer, sekarang saatnya, KPK bukan hakim, Jokowi harus tunduk pada konstitusi, lantik BG!