Indonesia Bukan Negara "Polisi"

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini giliran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di kriminalkan. Begitu informasi yang diturunkan oleh sejumlah media massa pada beberapa waktu lalu. Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri melaporkan semua anggota Komnas HAM atas tuduhan telah melakukan pelecehan dan fitnah terhadap para penyidik melalui media massa karena mempublikasikan hasil penyelidikannya.

Bagaimanapun membungkus langkah tersebut sebagai suatu upaya hukum, tetap saja muncul pertanyaan: ada apa dengan kepolisian? Apakah disebabkan masalah calon pemimpin tertingginya dibatalkan Presiden, sehingga semua pihak yang dianggap tidak sejalan justru diadukan atau didekati tuduhan melanggar hukum? Terlebih pihak yang melaporkan adalah penyidik polri. Kenyataan itu semakin menyakinkan public berapa Polri tidak sedang dalam keadaan normal.

Manuver-manuver yang dilakukan oleh pihak Polri juga sulit lepas dari kepentingan institusi tersebut yang saat ini dipimpin para jenderal yang sebelumnya berseteru dengan KPK. Selain itu, kecil pula kemungkinan hal itu tak terhubung dengan adanya balas dendam terhadap institusi atau perorang yang dinilai mengkritik, menyudutkan, atau bahkan menyalahkan berbagai langkah Polri ketika berhadapan dengan KPK. Maka dari itu, menjadi wajar bila ada penilaian bahwa upaya ini jauh dari idealitas yang semestinya dilakukan institusi sekelas Polri.

Dalam perkembangan beberapa minggu terakhir, saatnya para pimpinan Polri mengontrol setidak tindak tanduk bawahannya. Sebab, berbagai maneuver, termasuk langkah yang ditempuh penyidik Polri, berimplikasi luas terhadap kehindupan bernegara. Pertama, upaya tersebut akan memperkeruh hubungan kelembagan Komnas HAM-Polri. Kedua, serangan Polri terhadap Komnas HAM akan mendegradasi kepercayaan public terhadap Polri. Hal ini membuat, agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia yang semestinya melibatkan peran aktif antara keduanya tidak berjalan maksimal.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan paling bijak yang mesti ditempuh Polri selain menahan diri dan mengevaluasi institusinya agar tidak menimbulkan kekisruhan lagi. Jika tetap bersikukuh karena merasa sedang di atas angin, tidakkah Polri sedang mengumandangkan maklumat ini adalah negara polisi!. Siapapun yang tak bersahabat dengan Polisi akan dibinasakan.

Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan apa yang melanda masalah internal Polri. Selain itu, masyarakat juga harus selektif dalam menanggapi isu kekisruhan yang melibatkan Polri dengan lembaga lainnya agar tidak ikut terprovokasi dengan hal-hal yang dapat merugikan dan ikut serta mengawasi kinerja Polri dalam menegakkan hukum di Indonesia.