Friday, March 6, 2015

Ini Anggota DPRD yang Kedapatan Marah-marah Saat Mediasi dengan Ahok

Ini Anggota DPRD yang Kedapatan Marah-marah Saat Mediasi dengan Ahok
KOMPAS.COM/TANGGUH SIPRIA RIANG Haji Lulung beserta anggota DPRD lainnya saat menunggu lift di gedung DPRD DKI, sepulang dari Kemendagri, Kamis (5/3/2015) siang.

Sejumlah anggota DPRD DKI kedapatan marah-marah, seusai rapat mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI di Kementerian Dalam Negeri, Kamis (5/3/2015).

Dalam video yang diunggah oleh Pemprov DKI, mereka yang terlihat tak bisa menyembunyikan kekesalannya adalah Wakil Ketua DPRD Abraham "Lulung" Lunggana, serta dua anggota Komisi E, Fahmi Zulfikar Hasibuan dan Tubagus Arif.

Diduga, kekesalan ketiganya ditujukan kepada Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Kemarahan ketiganya kemungkinan besar disebabkan tindakan Ahok, sapaan Basuki, yang sebelumnya terlihat memarahi Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi terkait pengadaan perangkat penyedia daya listrik tanpa gangguan atau uninterruptible power supply (UPS) di wilayahnya.

Dalam video tersebut, Lulung terlihat mengeluarkan kata-kata ke arah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

"Ini kan (pengadaan UPS) hasil pembahasan, SKPD harus tegas. Kalau tidak, sewenang-wenang dia," ujar politisi PPP itu.

Sementara itu, Arif melontarkan teriakan "sangat memalukan" yang diucapkan berulang-ulang.

Adapun Fahmi terdengar melontarkan pernyataan keras ke arah barisan tempat duduk para kepala SKPD. Pernyataannya mirip pernyataan yang dilontarkan Lulung, yakni ajakan untuk melawan Ahok.

"Kalian jangan takut dipecat. Jabatan hanya sementara, tetapi harga diri!" ujar politisi Hanura itu.
Di luar ketiganya, terdengar pula teriakan-teriakan lainnya, tetapi sumbernya tidak jelas.

Teriakan tersebut antara lain adalah:

"Kalian lawan harusnya, lawan itu. Tidak berhak dia itu jadi gubernur."

"Semua SKPD dibuat merana, kasihan bapak-bapak ini."

Teriakan lainnya berupa caci maki yang diduga berasal dari arah barisan belakang.

Sebagai informasi, rapat mediasi antara Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI berlangsung secara tertutup.

Dengan demikian, di dalam ruangan itu kemungkinan besar hanya ada jajaran pejabat Pemprov DKI, anggota DPRD, dan staf Kemendagri. kompas.com

Blog Archive