Ini daftar alokasi proyek fiktif DKI hasil evaluasi Kemendagri

Praktek anggaran fiktif jelas-jelas modus operandi kejahatan korupsi. Ini ditengarai terjadi di seluruh Indonesia. Hanya saja, baru DKI yang telah di-blowup.
Saatnya praktek yang merugikan rakyat ini diberantas.

LENSAINDONESIA.COM: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengevaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015.

Berdasarkan salinan Peraturan Mendagri Nomor: 903-681 setebal 114 halaman tentang evaluasi yang diterima LensaIndonesia.com, terdapat program siluman alias tidak masuk APBD 2015 yang disahkan DPRD DKI melalui rapat paripurna, 27 Januari silam.

Baca juga: Libatkan keluarga, Ahok dibandingkan dengan Soeharto dan Wagub DKI Jakarta khawatir istrinya juga dipanggil DPRD

Untuk diketahui, APBD 2015 yang dievaluasi itu merupakan anggaran yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta. Sebab, sekalipun DPRD menyerahkan versi pembahasan dan pengesahan senilai Rp 73,08 triliun, tidak mungkin diterima Kemendagri, lantaran tak sesuai amanat undang-undang.

Salah satu program fiktif tersebut adalah anggaran kajian dan pembangunan proyek light rail transit (LRT) yang masing-masing senilai Rp 300 miliar dan Rp 7 triliun. Kemudian, alokasi penyertaan modal pemerintah (PMP) kepada lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kedua proyek itu dinyatakan fiktif lantaran dalam APBD 2015 yang disahkan DPRD, tidak mencantumkannya. Kalaupun ada, hanya untuk kajian LRT sebesar Rp 1 miliar dan PMP senilai Rp 5,62 triliun yang diserahkan untuk tiga BUMD, yakni PT Mass Rapid Transit (MRT) Rp 4,62 triliun, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Rp 500 miliar dan Bank DKI Rp 500 miliar.

Hasil evaluasi yang telah diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Rabu (12/03/2015) lalu.

Saat dimintai pendapatnya, Koordinator Centre For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menyatakan, temuan tersebut perlahan-lahan membuka tabir, siapa sesungguhnya yang bermain anggaran.

Ini juga mengindikasikan, bahwa proses input data ke dalam sistem e-budgeting yang dilakukan eksekutif sebelum APBD dibahas dan disahkan DPRD, ujarnya di Jakarta, Jumat (13/03/2015).

Atas dasar itu, bekas koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) ini meminta Panitia Angket DPRD yang tengah berjalan, memasukan masalah tersebut ke dalam penyelidikannya.

Sementara, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD, M Taufik mengatakan, fakta ini dapat memberikan informasi yang objektif bagi masyarakat terkait mafia anggaran yang sebenarnya. Karena evaluasi itu dilakukan Kemendagri, tegasnya.

Terpisah, Ketua Panitia Angket DPRD, Mohammad Sangaji mengaku enggan memasukan temuan tersebut dalam proses penyelidikan yang dilakukan pihaknya. Kami lebih baik tetap fokus terhadap pelaporan APBD itu dan masalah etika, ujarnya.

Diketahui, beberapa saat setelah APBD disahkan dan sesuai dokumen yang diterima, DPRD memutuskan tak mengalokasikan anggran untuk LRT. Alasannya, konsep pembangunannya belum jelas, seperti analisis dampak lingkungan, public service obligation (PSO), dan pembagian tugas pemprov dengan pihak swasta.@fatah_sidik

Berikut alokasi proyek fiktif yang tertuang dalam APBD DKI 2015 hasil evaluasi Kemendagri:

1. Pembangunan proyek light rail transit (LRT) Rp 7 trilun.
2. Perencanaan atau pembahasan LRT Rp 300 miliar.
3. PMP kepada PT Dharma Jaya Rp 51.702.096.639.
4. PMP kepada PT Ratax Armada RP 5,5 miliar.
5. PMP kepada PT Cermani Kota Rp 112.968.859.000.
6. PMP kepada PT Grahasari Surya Jaya Rp 48,87 miliar.
7. PMP kepada PT RS Haji Jakarta Rp 100.308.278.000.