Ahok Tidak Bisa Buktikan Anggaran Siluman Rp 8,8 Triliun

WARTA KOTA, MENTENG - Anggaran "siluman" sebesar Rp 8,8 triliun yang tiba-tiba muncul di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta ternyata tidak bisa dibuktikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan pada penyerahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dimana dari Rp 79 triliun menciut menjadi Rp 73 triliun.

"Mungkin dia (Ahok), mendengar cerita atau laporan dan lain-lain. Mungkin juga salah pengertian karena kan pengajuan anggaran yang diajukan saat KUA-PPAS memang jauh berbeda. Barangkali sekian triliun itu lah yang dianggap ada anggaran siluman," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Triwisaksana di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (20/1).

Dia mengatakan bahwa pihak DPRD DKI sudah meminta klarifikasi dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurutnya, berdasarkan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) bahwa laporan itu tidak pernah ada.

"Akhirnya memang diketahui dari laporan TAPD, tim anggaran bahwa itu yang namanya anggaran siluman itu ngga ada dan ngga pernah ada," ungkapnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa anggaran sosialisasi Surat Keputusan (SK) Gubernur tidak ada. Menurutnya, dengan sistem e-budgeting beberapa oknum tidak bisa bermain lagi. Padahal, yang memasukan data siluman itu dari pihak Pemprov DKI.

"Ya memang Pemprov DKI yang input, karena kan ini dengan sistem e-budgeting sudah tidak ada lagi permainan karena semuanya transparan. Di situ siapa yang entry, tanggal berapa, bahkan sampai jam itu diketahui. Jadi memang anggaran itu ngga pernah ada," kata dia. Menurutnya, anggaran sebesar Rp 8,8 triliun itu barangnya tidak ada. Sehingga, Pemprov DKI tidak bisa membuktikan dana siluman itu.

http://wartakota.tribunnews.com/2015...-rp-88-triliun


Tanggapan Keras Ahok untuk Anggaran "Titipan" DPRD DKI


Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mencoret 'anggaran siluman' yang muncul dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2015. Lalu apa alasan pria yang karib disapa Ahok itu mencoret anggaran tersebut?

"(Anggaran) Sudah disusun, tiba-tiba muncul anggaran siluman. Muncul Rp 8,8 triliun. Ada pengajuan yang nggak masuk akal. Kan kurang ajar. Saya tulis, 'nenek lu'. Coret! Bener, saya tulis 'nenek lu', saya kasih lingkaran," ucap Ahok, di Gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1/2015).

Ahok menjelaskan, DPRD DKI Jakarta pada awalnya mengirim surat ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI agar memasukkan anggaran yang disebut 'Visi Misi DPRD'. Namun, karena sudah menggunakan sistem e-budgeting, anggaran itu tak bisa diisi. Ahok pun melarang Kepala Bappeda Tuti Kusumawati memasukkan anggaran tersebut.

Ahok menyebutkan, meski surat dari DPRD itu berjudul 'Visi-Misi', namun anggaran yang diajukan meliputi dana untuk paket les Bahasa Mandarin senilai ratusan juta, dana sosialisasi SK Gubernur senilai Rp 46 miliar, elektronik, papan, dan alat-alat lainnya.

"Mengajukan sesuatu yang menurut saya nggak penting. Nggak bisa. Itu disebut visi-misi DPRD. Isinya begituan, versi mereka, makanya gua nggak mau masukin, balikin!" cetus Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku sudah meminta Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk menyampaikan kepada DPRD DKI Jakarta, bahwa pengajuan mereka ditolak. Sebab, anggaran visi-misi itu diakuinya hampir sama dengan anggaran pokok pikiran (pokir). Sementara pokir sendiri sudah dihapuskan sejak tahun lalu.

"Semalam saya rapat dengan Sekda, Bappeda dan BPKD. Ini gimana, Pak? Nggak ada, tolak aja," tandas Ahok. (Yus)

http://news.liputan6.com/read/216266...tipan-dprd-dki

Ahok ini kok ngomong gak dipikir dulu ya ? klo level Gubernur kayak gini , mau jadi apa Jakarta ?