Jokowi: Tidak Ada Pembersihan "Orang-orang SBY"

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, pemerintahannya tidak melakukan upaya pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap dekat dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam akun Facebook-nya, Selasa 20 Januari 2015.

"Tidak ada itu istilah 'Pembersihan orang-orang Bapak SBY', kita tidak sedang mengalami 'Patahan Politik', juga tidak sedang dalam pertempuran antargenerasi, justru sekarang ini perjalanan tatanan pemerintahan dilakukan secara gradual dan juga memperhatikan benang merah segala kebijakan," kata Jokowi yang dikutip pada Rabu (21/1/2015).

Jokowi mengatakan, kebijakan dari pemeritahan sebelumnya yang kurang bagus akan diperbaiki dan yang sudah bagus ditingkatkan. "Kalaupun ada pergantian-pergantian pejabat di tubuh pemerintahan itu hanya sirkulasi manajemen pejabat publik, dan itu hal yang biasa untuk penyegaran manajemen tata kelola kebijakan publik," jelas Jokowi.

Presiden mengatakan, Indonesia sekarang berada dalam garis depan pembangunan yang massif. Dia pun mencoba mempertemukan 2 hal yaitu, meneruskan gagasan besar Presiden Sukarno tentang Indonesia yang kuat dengan kerapian infrastruktur dan manajemen birokrasi Presiden Soeharto.

Pembersihan 'Orang-orang SBY'

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku kaget mendengar adanya isu provokatif yang bisa merusak hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Dalam isu tersebut disebutkan adanya pembersihan 'orang-orang SBY', baik pada jajaran TNI, Polri, maupun aparatur pemerintahan.

"Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan 'orang-orang SBY', baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur Pemerintahan," ujar SBY yang dikutip dari akun Facebook-nya, Selasa 20 Januari 2015.

Menurut SBY, hal itu masuk akal jika orang tersebut memiliki posisi politik dan masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu. Namun ia keberatan jika para abdi negara juga diistilahkan dengan 'orang-orang SBY'.

"Namun bila para perwira TNI dan Polri profesional atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai 'orang-orang SBY', maka menjadi tidak masuk akal," jelas dia.

"Jika setiap pejabat tinggi yang bertugas di era SBY harus segera diganti alias dibersihkan, karena dianggap sebagai orang-orang SBY alangkah malangnya mereka. Apa salah dan dosa mereka?" heran SBY.

Namun begitu, SBY meyakini Presiden Jokowi tak akan memiliki keinginan seperti itu. Karena menurutnya, bila terjadi ini akan terus ada saat pergantian pemerintahan. (Mvi/Mut)