Cegah Separatis Muncul Kembali, Dukung Pembagunan di Papua

Beberapa tahun lalu telah tercatat dalam sejarah bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan gerakan separatis yang dibentuk pada tahun 1965 dengan tujuan memisahkan diri dari kedaulatan NKRI pada saat itu. Organisasi ini terbentuk akibat perasaan bahwa Papua sama sekali tidak memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia.

Selain perihal perasaan tidak adanya hubungan historis dengan NKRI, kasus-kasus pelanggaran HAM oleh TNI/ABRI di Papua, kesenjangan sosial, diskriminasi ekonomi dan politik menjadi pemicu pendorong sehingga Free West Papua Campaign ini semakin gencar ingin memisahkan diri. OPM juga muncul di Inggris, yang memiliki kantor di Oxford dipelopori oleh Benny Wenda, tokoh separatis yang berusaha menjadikan isu pembebasan Papua sebagai isu internasional.

Tahun silam mantan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Inggris Michael Tene pernah mengatakan, pembukaan kantor OPM di Oxford ditentang keras oleh pihak Kemenlu dan memprotes kebijakan ini melalui mantan duta besar Inggris, Mark Canning, di Indonesia. Tene menambahkan, tidak ada satupun negara di dunia yang mendukung gerakan Free West Papua dan bahkan dalam setiap sidang forum PBB tidak pernah sekalipun menyinggung masalah Papua.

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan semua unsur elemen masyarakat Indonesia agar gerakan separatis tidak muncul lagi ke permukaan adalah membangun politik hukum yang selama ini terindikasi adanya diskriminasi dan pelanggaran HAM berat di Papua yang bertujuan agar rakyat Papua tidak mengingat dan ada tidak niat lagi untuk memisahkan diri.

Selain itu, usaha pemerintah dalam melakukan pembangunan di Papua merupakan salah satu cara agar Papua bisa maju dan memiliki kesetaraan dengan pembangunan-pembangunan di kota lain di Indonesia. Indonesia harus mampu menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa harus meminta campur tangan negara lain yang hanya memiliki kepentingan lain.

Namun, program pemerintah ini juga harus didukung penuh oleh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan HAM dapat diperjuangkan. Semua pihak khususnya masyarakat Papua untuk mendukung pembangunan Papua di era pemerintahan Jokowi agar kehidupan rakyat Papua disana semakin damai dan sejahtera.