Gertak

Oleh: Rhenald Kasali
Akademisi, praktisi bisnis dan guru besar bidang Ilmu manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Koran SINDO - Pekan-pekan belakangan ini hubungan Indonesia dengan dua negara lain, Australia dan Brasil, bak cerita silat karya Asmaraman S Kho Ping Hoo (alm).

Memanas dan masing-masing saling mengeluarkan jurusnya. Sekilas, Australia dan Brasil terlihat mengeluarkan jurus-jurus serangan, sementara Indonesia dengan ligat bertahan, menangkis atau berkelit. Penyebabnya tentu kita sudah sama-sama tahu. Australia panas karena ada dua warga negaranya, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, yang terancam dihukum mati oleh Indonesia.

Keduanya dihukum karena tertangkap saat menyelundupkan heroin sebanyak 8,2 kg pada 17 April 2005. Kasusnya populer dengan sebutan Bali Nine. Itu karena Chan dan Sukumaran melakukan aksinya bersama tujuh rekannya. Akan halnya Brasil, seorang warga negaranya, Marco Archer Cardoso Moreira, sudah dieksekusi mati pada Januari lalu.

Kini masih ada seorang warga negara Brasil lainnya yang menanti dieksekusi, yakni Rodrigo Gularte. Jika tak ada halangan, eksekusi Rodrigo bakal dilakukan pada Maret 2015. Persiapan ke arah sana terus dilakukan pihak Kejaksaan Agung. Marco dan Rodrigo divonis hukuman mati oleh pengadilan karena terbukti menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Marco terbukti menyelundupkan narkoba sebanyak 13,4 kg ke Indonesia pada 2004.

Sementara Rodrigo terbukti menyelundupkan kokain seberat 6 kg. Melihat banyaknya narkoba yang diselundupkan, baik pada kasus Bali Nine maupun oleh dua warga negara Brasil, jelas bahwa barang haram itu tidak untuk mereka konsumsi sendiri. Itu pasti untuk diperjualbelikan. Indonesia selama beberapa tahun belakangan memang terkenal sebagai surga penjaja narkoba. Pasarnya sangat menjanjikan.

Konsumennya berlimpah– terutama anak-anak muda—, aparat penegak hukumnya bisa dibeli, atau kalau tertangkap pun hukumannya ringan. Bahkan kalau sudah kepepet pun masih bisa minta grasi. Melihat banyaknya narkoba yang mereka selundupkan, mulanya saya agak heran dengan "manuver pembelaan" yang dilakukan baik oleh PM Australia Tony Abbott maupun Presiden Brasil Dilma Rousseff. Penyelundupan narkoba sebanyak itu pasti tidak akan dilakukan oleh pemain kelas teri.

Pasti kelas kakap. Penyelundup narkoba kelas kakap seperti mereka pasti tak hanya membuat repot Indonesia, tetapi tentu menimbulkan banyak masalah bagi negara asalnya. Mana ada negara yang mau warga negaranya menjadi bandar narkoba? Kalau saja media kita mau sedikit melakukan investigasi, bukan tak mungkin empat orang tadi sebetulnya juga sudah menjadi incaran aparat hukum di negaranya. Pada kasus Bali Nine, misalnya, mereka ditangkap oleh aparat keamanan kita berdasarkan info dari Kepolisian Federal Australia (AFP, Australia Federal Police).

Jadi, satu-satunya alasan mengapa PM Abbott dan Presiden Rousseff begitu keras menentang hukuman mati tersebut mungkin tak lebih untuk alasan popularitas semata. Mereka tentu tidak ingin dianggap sebagai pemimpin yang tidak melakukan upaya apa pun guna menyelamatkan warga negaranya yang terancam hukuman mati.

Kalau berpegang dengan logika tadi, meski gertakan PM Abbott dan Presiden Rousseff terkesan garang dan agak tak patut (Australia menagih sumbangannya saat tsunami melanda Indonesia dan Brasil menolak surat kredensial dari Indonesia yang dibawa oleh Dubes Indonesia untuk Brasil) dan kita membalasnya dengan gertakan pula, menjadi agak jelas siapa sebetulnya yang tengah menolong siapa.

Bukankah dengan cara seperti ini, tangan PM Abbott dan Presiden Rousseff tetap bersih? Namun demikianlah tugas kepala negara, ia wajib membela warga negaranya. Bukankah sikap kita juga demikian terhadap WNI yang akan dihukum gantung, dipancung atau dihukum mati dalam bentuk apa pun oleh negara lain, apa jua kesalahan mereka?

Hal Biasa

Dalam dunia bisnis, aksi gertak- menggertak adalah hal biasa. Sepanjang tahun 2014, misalnya, kita menyaksikannya. Saling gertak itu terjadi antara pemerintah dengan perusahaan tambang multinasional, terutamaPT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara.

Aksi saling ancam dan gertak itu bermula ketika pemerintah memutuskan untuk menerapkan aturan mengenai larangan ekspor mineral mentah yang mulai berlaku pada 12 Januari 2014. Untuk tetap bisa mengekspor produk mineralnya, perusahaan- perusahaan itu mesti membangun smelter atau pabrik pengolahan. Aturan itu jelas menuai pro dan kontra. Newmont menggertak dengan menghentikan ekspor. Alasannya, telah terjadi force majeure yang diakibatkan adanya aturan baru tersebut.

Bersama dengan Freeport, Newmont menguasai 97% produksi tembaga nasional. Dengan penguasaan produksi tembaga sebesar itu, dari sisi bisnis, posisi Freeport dan Newmont memang terbilang kuat. Gertakan mereka jelas sangat berpengaruh. Bahkan Newmont melanjutkan gertakannya dengan menyetop 90% kontraktornya yang bekerja di area pertambangannya.

Lalu, sekitar 80% dari 4.000 karyawan di area tersebut juga dinyatakan berstatus stand-by. Para karyawan itu tidak bekerja, tetapi belum diberhentikan. Gaji mereka pun dipotong. Ampuhkan gertakan mereka? Dalam kasus Freeport, perusahaan ini akhirnya setuju untuk membangun smelter. Namun kontrak perusahaan ini yang mestinya habis pada 2021 diperpanjang hingga 2041.

Begitulah kalau kepentingannya sudah menyangkut fulus, biasanya jalan keluarnya agak lebih mudah dan terselewengkanlah sesuatu yang sudah kita targetkan. Itu karena, "A wise man should have money in his head, but not in his heart," kata Jonathan Swift, politikus dan penulis esai satire asal Irlandia.

Jangan Kebakaran Jenggot

Dalam kasus Indonesia vs Brasil, aksi gertak-menggertak kini sudah memasuki urusan fulus. Indonesia sudah mengancam bakal membatalkan pembelian alutsista. Kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, Indonesia tengah mempertimbangkan untuk mengurangi impor alutsista dari Brasil dan siap mengalihkan pembeliannya ke Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan atau negara-negara Eropa.

Saat ini negara kita sudah memesan 16 pesawat Tucano yang diproduksi perusahaan penerbangan Brasil, Embraer. Kemudian, TNI juga akan memesan sistem peluncur roket paling mutakhir dari produsen senjata Avibras yang bermarkas di Sao Jose dos Campos, Sao Paulo, Brasil. Kesepakatan pembelian itu sudah ditandatangani di Jakarta. Nilainya mulai USD400 juta hingga USD800 juta atau kalau dikonversi dalam rupiah antara Rp3,8 triliun sampai Rp7,6 triliun.

Angka tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit bagi Brasil yang tengah mati-matian mempertahankan tingkat penganggurannya tetap rendah, berkisar 5%. Akankah semua ancaman dan gertakan tadi bakal menjadi kenyataan? Saya setuju dengan Charles Caleb Colton, seorang ulama dan penulis asal Inggris, "Those that are the loudest in their threats are the weakest in their actions."

"Mereka yang menggertak sangat keras biasanya tak punya nyali dalam bertindak." Kita mestinya bisa membaca sinyal semacam ini. Jadi jangan cepat kebakaran jenggot menghadapi gertakan entah dari PM Abbott atau Presiden Rousseff. Kita buat santai saja.

Sumber: http://nasional.sindonews.com/read/9...tak-1424920225