Kisruh KPK-Polri, Proses Hukum jangan Dikriminalisasi Harus Transpar

Dua lembaga penegak hukum saat ini tengah mengalami sebuah konflik yang saling bersinggungan.Hal ini buntut dari KPK yang menetapkan calon tunggal Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut. Penetapan tersangka menjadi kisruh antara kedua lembaga tersebut.

Tak lama berselang, Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menjadi tersangka oleh Barseksrim Mabes Polri. BW disangkakan punya keterkaitan dalam kesaksian palsu pada sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalteng yang ditangani Mahkamah Konstitusi.

Dengan terjadinya konflik tersebut, otomatis akan menganggu kinerja diantara kedua lembaga penegak hukum tersebut dan membuat masyarakat gerah atas konflik KPK dan Polri. Meski begitu, KPK dan Polri harus mampu menyelesaikan permasalahan tersebut serta menjaga kewibawaan diantara institusi masing-masing. Oleh sebab itu, jangan ada kriminalisasi dan proses hukum yang terjadi pada personel KPK dan Polri harus dibuat terang benderang dan transparan.

Kita berharap agar dalam proses hukum yang berjalan tidak ada intervensi atau dikriminalisasi yang terjadi dari siapa pun. Publik khususnya pemerintah dan masyarakat juga harus berperan dalam mengawal dan mengawasi sendiri proses hukum yang terjadi agar konflik KPK-Polri dapat cepat berakhir dan tidak terulang lagi.