Selembar dua lembar surat presiden di mata DPR.

Jakarta - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengeluhkan surat Presiden Joko Widodo ke DPR terkait pengajuan nama Komjen Badrodin Haiti sebagai calon kapolri baru. Ia menyebut administrasi negara sangat buruk.

"Sampai detik ini, kami hanya menerima surat di ujung masa sidang DPR. Isinya lucu. Ini bentuk keprihatinan atas administrasi negara yang dikelola buruk sekali," kata Bambang dalam Talkshow Polemik 'Babak Baru KPK-Polri' yang digelar Sindo Trijaya di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (21/2/2015).

Bambang menuturkan surat Presiden Jokowi ke DPR terdiri dari dua lembar yang disertakan lampiran biodata Komjen Badrodin Haiti. Alasan pengajuan nama baru itu pun dia nilai tidak jelas.

"Karena menimbulkan perdebatan di masyarakat dan untuk menciptakan ketenangan, dibutuhkan kapolri definitf dan Komjen Badrodin Haiti adalah yang terbaik," ucap Bambang mengutip isi surat tersebut.

"UU Kepolisian jelas, pengajuan pemberhentian dan pengajuan harus dengan alasan yang jelas," sambungnya mengkritik.

Namun, protes Bambang ini langsung diserang balik oleh peneliti ICW Emerson Yuntho yang juga menjadi pembicara di tempat yang sama. Menurut Emerson, sebenarnya surat pertama Presiden Jokowi yang mengajukan Komjen Budi Gunawan juga aneh tapi tidak dikritik DPR.

"Surat presiden sebelumnya juga aneh, cuma selembar dan tidak jelaskan kenapa Sutarman diganti. Apa memang karena orangnya SBY," tutur Emerson.

-------------------------------

Selembar surat presiden tentang pengangkatan BG dan pemberhentian Sutarman, diterima tanpa ada masalah ama DPR. Tapi dua lembar surat penggantian calon kapolri dari BG ke Badrodin, DPR malh mempermasalahkan ?.

Kalau begitu lain kali si Joko kalau mau nulis surat ke DPR, pake aja kertas tisu toilet. Tisu bekas pake juga enggak apa-apa, karena DPR terbukti kagak peduli ama isinya...dibaca juga mungkin enggak, boro-boro dipelajari bahwa Bg itu sudah jadi tersangka ketika diajukan...DPR kagak peduli.

Yang di Istana dan yang di parlemen sama-sama koplak, bubarkan pemerintahan sipil !.