Tak lantik Budi Gunawan, Jokowi berani lawan PDIP?

Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Kapolri. Penunjukan itu diduga kuat karena kedekatan Budi Gunawan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ketua DPP PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menyatakan kedekatan ini terbangun sejak Budi Gunwan menjabat sebagai ajudan Presiden Megawati. Apalagi dilihat Jokowi sendiri memiliki kecocokan dengan Budi Gunawan.

"Jokowi menilai tidak sekadar dari teknis kepangkatan senioritas tapi juga nyambung, klik enggak ke Jokowi. Kita enggak bisa maksain. Mas Budi membuat diri Jokowi nyaman. Kalau akhirnya jatuh ke Budi Gunawan masuk akal, secara emosi sudah kenal dan juga bekas ajudan ibu, seperti itu logikanya," kata Eva kepada merdeka.com, Minggu (11/1).

Menurutnya sebelum menjatuhkan pilihan pada Budi Gunawan, sebagai kader partai, Jokowi terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan PDI Perjuangan. Bahkan, Koalisi Merah Putih diklaim turut mendukung pilihan Jokowi tersebut.

"Saya percaya Jokowi sudah mempertimbangkan dan memikir betul, tidak sekadar teknis, saya melihat Budi terbaik bagi dirinya," lanjut Eva.

Namun, untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Sehari sebelum uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Budi Gunawan ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus rekening jumbo.

"Ditetapkan sebagai tersangka transaksi mencurigakan dan telah menemukan 2 alat bukti sehingga cukup untuk dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam keterangan persnya di Kantor KPK Jakarta.

Akibat status tersangka yang disandangnya, Budi Gunawan mendapatkan penolakan dari berbagai elemen masyarakat sebagai calon Kapolri. Bahkan, setelah memenangkan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penolakan dari berbagai elemen masyarakat tidak kunjung surut.

Akhirnya Jokowi mengambil keputusan tegas atas polemik Kapolri ini. Dirinya secara resmi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan dan mengajukan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru.

"Yang pertama mengingat bahwa pencalonan Komjen Pol Drs Budi Gunawan SH sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat, maka untuk menciptakan ketenangan dan memperhatikan kebutuhan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera dipimpin Kapolri yang definitif maka kami hari ini mengusulkan Komjen Pol Badrodin Haiti ke DPR sebagai Kapolri," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Negara, Jakarta.

Lalu apakah Jokowi dianggap melawan PDI Perjuangan?

Atas kebijakan Jokowi ini, PDIP meradang. Mereka mengaku kecewa dengan pembatalan pelantikan Budi Gunawan. Padahal Jokowi sebelumnya telah berjanji memberi kejelasan nasib Budi Gunawan setelah menyelesaikan kasus hukum yang membelitnya.

"Tentu kami kecewa dengan putusan ini. Karena kami sampai berharap bahwa Pak Jokowi bilang menunggu hasil proses praperadilan untuk melantik Pak Budi. Tapi setelah diputus beliau malah mengumumkan BG tidak jadi dilantik dan diganti Pak Badrodin," kata Politikus PDIP Trimedya Panjaitan di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Lanjut dia, DPR tidak akan langsung menyetujui calon Kapolri baru yang diajukan Jokowi. Keputusan untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri baru akan diputuskan dalam rapat komisi III DPR.

"Semua tergantung Presiden, itukan hak beliau mengusulkan nama calon Kapolri. Apakah DPR mau melakukan fit and proper test apa tidak, nanti akan ditentukan setelah kami bahas bersama di komisi III," pungkas dia. merdeka.com