DPR Minta Pemerintah Lakukan Percepatan Program E-KTP

JAKARTA (23/2) - DPR RI telah memenuhi tambahan anggaran Kemendagri dalam APBN-P tahun 2015 sebesar Rp 1 trilyun untuk membiayai penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, total anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program e-KTP mencapai lebih dari Rp 1,8 trilyun di tahun 2015.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Saduddin meminta pemerintah untuk melakukan percepatan program e-KTP yang sempat terhenti. Pria yang biasa dipanggil Saad ini mendesak kelanjutan e-KTP, mengingat dari 189 juta penduduk Indonesia yang terdata, masih terdapat 17 juta orang yang belum memiliki e-KTP.

“Tambahan anggaran ini, diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program e-KTP bagi 17 juta penduduk yang belum memilikinya,” ujar Saad saat ditemui pewarta di kediamaannya, Bekasi, Senin (23/2).

Saad menjelaskan bahwa nantinya program e-KTP dapat dijadikan dasar penerbitan dokumen kependudukan dan pelayanan publik guna mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serta kepentingan pembangunan nasional.

“Database kependudukan nasional juga dapat dipakai oleh KPU/KPUD untuk pelaksanaan Pemilu/Pilkada, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Perbankan, dan lembaga pelayanan publik lainnya, yang potensinya sekitar 1.200 pengguna,” paparnya.

Untuk melakukan percepatan ini, tambah Saad, diperlukan aturan pelaksanaan di tingkat teknis supaya lebih fleksibel. Ia mencontohkan pencetakan bisa dilakukan di kota/kabupaten atau bila memungkinkan sampai tingkat kecamatan maupun desa.

“Jadi, Kemendagri menyiapkan mesin percetakan dan blankonya untuk kemudian didistribusikan ke daerah dan pelatihan terhadap operator di daerah. Percepatan bisa dilakukan dengan melibatkan daerah dalam proses pencetakan dokumen e-KTP ini sehingga ada desentralisasi program,” tutup Saad.

http://pks.or.id/content/dpr-minta-p...-program-e-ktp