rini minta restu suntik BUMN 48 T

Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti
pengajuan suntikan dana segar kepada 35 Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 48,01
triliun.
Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat banyak
kritik terkait pengajuan izin Penyertaan Modal
Negara (PMN) untuk tahun anggaran 2015 ini.
Protes pertama datang dari Anggota Banggar
bernama Sukur Nababan.
Menurutnya, memperbesar BUMN bukan dengan
jalan menambah modal negara. Persoalan utama
di BUMN ialah tidak kompetennya direksi yang
dipilih sehingga membuat BUMN tidak
berkembang.
"Saya sangat paham BUMN. Problem bukan
modal tapi problem BUMN kita karena salah
urus. Direksi nggak punya kapabilitas. Harapan
saya sebagai menteri baru, tempatkan direksi
BUMN yang punya kapabilitas dan pahami
BUMN," kata Sukur saat rapat kerja di Ruang
Banggar, DPR Senayan, Jakarta, Selasa
(20/1/2015).
Kedua, ia menyoroti para BUMN penerima PMN.
Menurutnya, ada BUMN penerima PMN yang
justru ada yang tidak fokus pada lini bisnis
sehingga pemberian suntikan dana segar bisa
tidak tepat sasaran.
"Kedua ialah fokus BUMN. RNI akan kita berikan
PMN, dalam tempo sama direksi akan
diversifikasi bisnis ke properti. Dia nggak fokus,"
jelasnya.
Ada juga kritikan dialamatkan kepada beberapa
BUMN go public penerima PMN. Suntikan dana
segar harus dipertanyakan karena kepemilikan
sudah tidak 100% dikuasai oleh negara.
Minta Restu Suntik BUMN Rp 48
Triliun, Menteri Rini Dibanjiri
Kritik DPR
Feby Dwi Sutianto - detikFinance
Kritikan juga datang dari Anggota Banggar Fraksi
PDI-P bernama Sudin. Sudin menyoroti juga
BUMN yang selama ini menyalurkan subsidi atau
public service obligation (PSO) tapi ikut
menerima PMN.
Selama ini penugasan yang diberikan belum
optimal bahkan BUMN tersebut tidak memiliki
kinerja yang kinclong.
"Kita tahu PT SHS dan Pertani itu PSO. Itu untuk
apa? Peningkatan produksi untuk apa? Benih SHS
dan Pertani bermasalah. Mereka dapat PSO
cuma-cuma tapi bisa begini. Kedua, Bulog. Saya
minta ditangguhkan PMN senilai Rp 3 triliun.
Bulog ini paling banyak modusnya. Sebaiknya
diperbaiki infrastruktur SDM-nya di kabupaten
dan provinsi," paparnya.
Sementara itu Ecky Awal Mucharam, Anggota
Banggar dari PKS, menyebut ada alternatif
permodalan untuk memperkuat BUMN. Suntikan
dana segar oleh pemerintah dalam bentuk PMN
ini dinilai belum diperlukan.
"Punya Bank BUMN yg hebat. Dengan disuntik
Rp 5,6 triliun (Bank Mandiri). Itu belum diakui
manfaatnya. Kemudian kita ingin punya bandara
besar dan perusahaan konstruksi besar. Banyak
cara lain. Ada cara lain menciptakan perusahaan
hebat," ujarnya.