CATET!!! inilah janji dan realisasi jokowi thd pemberantasan korupsi

Jakarta - Saat
kampanye pada pilpres
2014 silam, Jokowi
yang saat itu menjabat
sebagai Gubernur DKI Jakarta banyak
mengumbar janji kepada konstituennya.
Kampanye pasangan Jokowi-JK yang
menghabiskan dana Rp44,9 Miliar ini salah
satunya memberikan janji terkait pemberantasan
korupsi.
Berikut janji-janji yang berhasil dihimpun
detikcom beserta realisasinya ;
1. Janji: Jokowi berjanji akan ada perubahan di
KPK. Seperti, menambah jumlah penyidik di
lembaga anti korupsi itu.
"Kita ingin memperkuat KPK, baik tambahan
penyidik, juga tambahan regulasi yang ada," ujar
Jokowi di jalan Subang Nomor 3A, Menteng,
Jakarta Pusat, Minggu (8/6/2014).
Realisasi: Namun hingga menjelang 100 hari
pemerintahan pada 28 Januari 2015, janji Jokowi
untuk melakukan penambahan penyidik dan
tambahan regulasi belum juga terealisasikan.
KPK saat ini hanya memiliki 75 penyidik.
2. Janji: Jokowi juga berjanji akan membuat
perpres mengenai pemberantasan korupsi. Hal
itu ia ungkapkan saat kampanye di di Hotel
Holiday Inn, Bandung, Jawa Barat.
“Kita akan terbitkan perpres pemberantasan
korupsi setelah terpilih,” kata Jokowi yang
didampingi JK, di Hotel Holiday Inn, Bandung,
Jawa Barat, Kamis (3/7/2014).
Realisasi: Belum ada
tanda-tanda perpres itu
akan diterbitkan. Yang
terjadi adalah kasus
penetapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto
sebagai tersangka oleh Polri.
3. Janji: Saat Jokowi berkunjung ke salah satu
kantor media, ia berjanji bahwa dirinya tak akan
berada di bawah bayang-bayang dari sang Ketua
Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
“Sebagai senior, saya sangat menghormati Ibu
Megawati, tetapi dalam pemerintahan tentu
harus melalui kalkulasi yang baik dan tepat,
semua hanya untuk kepentingan negara.” ujar
Jokowi pada Selasa (22/7/2014).
Realisasi: Banyak pengamat menilai bahwa
bayang-bayang sang Ketua Umum PDI
Perjuangan belum dapat dipisahkan dari Presiden
Jokowi, termasuk bersikerasnya Presiden Jokowi
dalam mencalonkan Komjen Budi Gunawan yang
notabene mantan Ajudan Presiden kelima walau
KPK memberikan kartu merah terhadap sang
calon tunggal Kapolri tersebut.
"Jokowi harus bebas dari Mega, Jokowi adalah
Presiden RI bukan petugas partai," kata
pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri
Satrio, kepada detikcom, Rabu (21/1/2015).
Sejumlah sumber detikcom di PDIP menuturkan
saat ini Mega seperti tak rela membiarkan
Jokowi mengambil keputusan sendiri. Dalam
beberapa pengambilan keputusan penting, Mega
bahkan menggelar rapat di kediamannya di
Teuku Umar. Sejumlah keputusan penting seperti
Wantimpres, bahkan soal kelanjutan Komjen Budi
Gunawan jadi Kapolri juga melewati Teuku Umar.
Hal ini membuat Presiden Jokowi menghadapi
situasi dilematis. PDIP yang mestinya partai
pendukung pemerintahan bahkan mengambil
sikap berbeda terkait nasib Komjen Budi
Gunawan. Misal setelah Jokowi menunda
pelantikan tersangka rekening gendut tersebut,
sejumlah elite PDIP yang mengaku mendapat
titah dari Ketum Megawati bersuara lantang
mendesak pelantikan Komjen Budi disegerakan.
Di pemerintahan, Jokowi memang mengakomodir
sejumlah menteri PDIP yang semuanya melalui
persetujuan Megawati. Ada Tjahjo Kumolo, Puan
Maharani, Yasonna Laoly, ketiganya adalah orang
dekat Ketum Megawati. Nama Maruarar Sirait
yang sempat masuk calon menteri pun kemudian
dicoret karena tak mengantongi restu sang ketua
umum.
Tak hanya sebatas itu dominasi Mega. Posisi
Wantimpres yang berisi Subagyo HS, Sidarto
Danusubroto, Sri Adiningsih, Yusuf Kartanegara,
Hasyim Muzadi, Suharso Monoarfa, Rusdi Kirana,
Jan Darmadi, dan Abdul Malik Fadjar, pun tak
lepas dari rapat penting di Jl Teuku Umar.
Sumber detikcom yang juga orang dekat
Presiden Jokowi mengungkap Jokowi mulai tak
nyaman dengan situasi ini. "Coba tanya ke
Jokowi apa dia nyaman dengan kondisi seperti
ini," kata sumber tersebut meyakinkan kebenaran
isu tersebut.