(gigit jari) pemerintah joko batalkan proyek kereta super cepat jkt-sby

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah mengkaji
ulang 20 proyek infrastruktur. Tiga di antaranya
berpeluang dibatalkan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN) Andrinof Chaniago membenarkan hal ini.
Ketika dikonfirmasi, ia mengatakan, salah satu
yang dibatalkan adalah proyek kereta super
cepat Jakarta-Surabaya.
“Iya batal, karena belum layak. Itu sudah
dikeluarkan dari daftar,” sebut Andrinof ditemui
usai rapat Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta,
Selasa (20/1/2015).
Salah satu pertimbangan ‘layak’ adalah
pendapatan perkapita pengguna kereta super
cepat, yang berkisar 10.000 dollar AS. Saat ini,
pendapatan perkapita masyarakat Indonesia baru
4.700 dollar AS. Kendati dikeluarkan dari proyek
prioritas pemerintah, Andrinof menambahkan
kereta super cepat Jakarta-Surabaya masih
berpeluang diteruskan, jika ada swasta yang
berminat. Syaratnya, pihak swasta itu memiliki
kecukupan finansial dan tidak menggangu lahan
publik.
“Namanya membangun infrastruktur pasti ada
pembebasan lahan, dan pasti (sebagian besar)
dari lahan publik,” imbuh Andrinof.
Lebih lanjut dia bilang, jika berminat, pemerintah
bisa mempermudah soal perizinan dan AMDAL.
Hanya saja, dia berpesan agar swasta yang
berminat betul-betul memperhitungkan untung-
ruginya.
“Modal kembali bisa 30 sampai 40 tahun (lagi),”
kata dia.
Sebelumnya diberitakan, meski menggeber
pembangunan infrastruktur, tapi pemerintah tak
mau asal-asalan dalam merealisasikan investasi
yang masuk ke dalam negeri. Buktinya, kini
pemerintah telah mengkaji sekitar 20 proyek
yang dikerjakan oleh investor Jepang.
Dari jumlah itu, pemerintah berencana untuk
membatalkan tiga proyek. Menteri PPN Andrinof
mengatakan, pemerintah masih mengkaji
kelanjutan tiga proyek yang dikerjakan bersama
Jepang.
“Menurut kami ada yang tidak lanjut dari
rencana. Salah satu proyeknya adalah proyek
kereta api super cepat, lainnya nanti,” katanya,
Rabu (14/1/2015).