kompolnas membantah!

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi
Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus
Meliala membantah bahwa pengajuan Komisaris
Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kapolri
adalah rekomendasi Kompolnas. Menurut
Adrianus, Presiden Joko Widodo langsung
memilih Budi sebelum Kompolnas menyelesaikan
rekomendasi.
Adrianus menjelaskan, Kompolnas menyerahkan
draft berisi lima calon Kapolri kepada Presiden
Jokowi pada Kamis (8/1/2015). Dalam draft
tersebut ada beberapa nama calon Kapolri,
termasuk di antaranya adalah Budi Gunawan dan
Wakapolri Komjen Badrodin Haiti.
Ia mengaku terkejut saat mendengar kabar
bahwa Jokowi langsung mengirim surat
pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri ke
DPR RI pada Jumat (9/1/2015). Padahal, kata
Adrianus, Kompolnas sudah menjelaskan pada
Menkopolhukam bahwa nama-nama yang
diajukan itu belum selesai ditelusuri dan masih
berbentuk draft.
"Siapa yang nyangka hari Kamis kami paparan,
sore disiapkan surat ke DPR. Kami baru akan
mewawancarai, dan mengumpulkan informasi,
tiba-tiba besok dikirim surat pada DPR, cerdas
sekali kan beliau," ucap Adrianus, dalam sebuah
diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015).
Di lokasi yang sama, pengamat politik dari Cyrus
Network Hasan Nasbi Batupahat menuturkan,
dipilihnya Budi Gunawan sebagai calon Kapolri
merupakan bukti tidak mampunya Jokowi
memimpin pemerintahan.
Menurut Hasan, Jokowi tidak akan mengajukan
surat pencalonan Budi ke DPR sebelum ada
rekomendasi utuh dari Kompolnas. (baca:
Dianggap Menyesatkan Jokowi, Seluruh
Komisioner Kompolnas Diminta Mundur )
"Jokowi sekarang berkuasa, tapi enggak bisa
mengontrol kekuasaannya. Di tangan siapa
kekuasaanya, bisa di Megawati, Surya Paloh, atau
parpol pendukungnya," ucap Hasan. (baca:
Presiden Jokowi Dinilai Kehilangan Momentum)
Hasan melanjutkan, Jokowi selama ini dikenal
sebagai pemimpin yang tidak suka berbenturan
dengan masyarakat. Namun untuk persoalan
Kapolri, kata Hasan, Jokowi seperti tidak berdaya
dan menerobos citra positifnya.
"Karena Jokowi enggak berdaya, enggak punya
support, atau khawatir akan kehilangan support
politik. Karena tanpa support politik, Jokowi akan
kesulitan menjalankan pemerintahan," pungkas
Hasan. (baca: Aksi #SaveKPK Ajukan Lima
Tuntutan ke Jokowi )