[2015] Lain Presiden lain Wakil Presiden lain pula Mentri

JK: Ada Setneg dan Setkab, Jumlah Staf Kepresidenan Jangan Terlalu Besar Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Luhut B Panjaitan telah memperkenalkan anggota stafnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap jumlah anggota staf Kepresidenan tidak terlalu gemuk.

"Nanti kita lihat. Ya staf kan mustinya tidak terlalu besar yah, memang karena sudah ada Setneg dan Setkab juga di situ," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

Namun JK enggan berkomentar lebih lanjut karena belum mengetahui soal informasi tersebut. "Saya belum lihat itu, belum lihat. Saya belum bisa kasih komentar karena belum tahu," kata JK.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Luhut B Panjaitan telah memperkenalkan para stafnya kepada Presiden Jokowi hari ini. Luhut menyatakan tugas staf kepresidenan adalah memonitor, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan agenda prioritas pembangunan yang tertulis dalam Nawacita kepada Presiden.

"Saya tidak ingin mengatakan kami mengawal (Nawacita), tapi kami memonitor, mengevaluasi dan melaporkan kepada Presiden dan menteri yang bersangkutan," kata Luhut.

"Apa yang sudah dicapai? Apa yang belum tercapai? Dan bagaimana itu tercapai? Misalnya program di APBN itu ada 1 juta hektar, pertanyaannya adalah di mana saja 1 juta hektar itu? Siapa saja yang mengerjakan dan sudah sampai mana kemajuannya? Itu yang kita lakukan," tambahnya.

Perluasan kewenangan Kantor Staf Kepresidenan diperkuat lewat Perpres No 26 Tahun 2015 tentang Kantor Presiden. Unit staf kepresidenan mendapat tambahan kewenangan melaksanakan tugas pengendalian program-program nasional. JK Minta Kominfo Teliti Ulang, Beberapa Situs Belum Jadi Diblokir Jakarta - Kementerian Kominfo menyatakan ada 22 situs yang diblokir atas permintaan BNPT karena dianggap bernuansa radikal. Wapres Jusuf Kalla meminta pemblokiran itu diteliti ulang karena ada situs-situs yang masih bisa diakses.

"Saya tadi perintahkan Kominfo periksa, teliti. Jangan asal terima laporan diblokir dan dia belum blokir," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015).

JK meminta agar tidak semua situs yang ada unsur Islam langsung diblokir. Proses seleksi harus dilakukan dengan ketat.

"Jangan semuanya, katakanlah yang ada nama Islam-nya langsung (diblokir) ya tidak. Yang jelas saja, yang kontennya memang selalu ada radikalisme, iya," kata JK.

JK yang juga menjabat selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengatakan pada pekan ini pemerintah akan merilis situs yang dianggap memuat konten radikalisme.

"Yang jelas ekstrem otomatis (diblokir). Di mana pun harus diambil tindakan itu supaya jangan menyebar," pungkasnya.